Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.    BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah  di Indonesia.   Anggota  BPD  adalah wakil  dari  penduduk  desa bersangkutan  berdasarkan  keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah  dan  mufakat  yang terdiri  dari  Ketua Rukun  Warga, pemangku adat,  golongan  profesi,  pemuka  agama dan tokoh ataupemuka masyarakat lainnya.  Masa  jabatan  anggota  BPD  adalah 6 tahun  dan dapat  diangkat/
diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan  dan  Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa.  Peresmian anggota   BPD ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati / Walikota,   dimana  sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. Ketua BPD dipilih dari dan oleh  anggota BPD secara  langsung  dalam Rapat BPD  yang diadakan  secara  khusus.  BPD berfungsi  menetapkan Peraturan  Desa bersama Kepala Desa,   menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat.
Wewenang BPD antara lain :

  •  Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
  • Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
  • Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat  dan Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain
   NAMA      JABATAN
     SURANTO BUDI SANTOSO, ST      Ketua
     MARDIANTO      Wakil Ketua
     JOKO PURWANTO      Sekretaris
     TRI WIDYO HARTONO      Anggota
     FATMA SUDI ASTUTY OCTAVIANI      Anggota
     RIYADI SUSILO      Anggota
     MAS’UD      Anggota
     SANTO BUDHI WIDODO      Anggota
     WIDODO      Anggota